loader image
021- 2510670
sekretariat@yayasan-iki.or.id

Kajian

Ilusi Impunitas: Ubah Kewarganegaraan Cara Lolos dari Pidana?

Ilusi Impunitas: Benarkah Mengubah Kewarganegaraan menjadi cara untul lolos dari tindak pidana?

Isu perpindahan kewarganegaraan untuk menghindari proses pidana kembali mencuat dalam berbagai perkara korupsi dan kejahatan transnasional. Pertanyaannya klasik namun tetap relevan: apakah mengganti paspor berarti memutus tanggung jawab hukum? Jawaban singkatnya: tidak. Artikel ini akan mengkaji mengapa tindakan mengubah kewarganegaraan dapat disebut sebagai ilusi impunitas. Kerap dipakai para tersangka kasus-kasus besar di berbagai belahan dunia. […]

KUHP Baru Lindungi Perempuan dari Nikah Siri dan Poligami Ilegal

KUHP baru didesain untuk lindungi perempuan dari nikah siri dan poligami ilegal

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.  KUHP baru ini dinyatakan berlaku sejak 2 Januari 2026, dan menandai pergeseran penting arah hukum pidana Indonesia. Salah satu pembaruan krusial terdapat pada pengaturan tindak pidana terhadap perkawinan.  Selama ini hal tersebut menjadi ruang abu-abu bagi praktik nikah siri dan poligami […]

Punya Akar Indonesia? Mungkin Bisa Masuk Skema GCI

Individu yang punya akar Indonesia dapat masuk skema GCI. Skema ini diluncurkan pemerintah Indonesia merespon isu kewarganegaraan ganda. GCI adalah Global Citizenship of Indonesia.

Indonesia kini memperkenalkan sebuah kebijakan imigrasi baru bernama Global Citizenship of Indonesia (GCI)—sebuah skema izin tinggal permanen tanpa batas waktu yang ditujukan bagi orang asing yang punya akar Indonesia. Bisa berasal dari garis keturunan, atau hubungan keluarga dengan Indonesia. Program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam merespons kebutuhan diaspora dan keturunan Indonesia di berbagai belahan […]

Perlindungan HAM yang Lebih Inklusif

IJRS, KCRM, dan UNAIDS telah menyusun kajian pendahuluan untuk pengusulan regulasi penghapusan diskriminasi.

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam penanganan diskriminasi, yang merupakan bagian dari perlindungan HAM. Regulasi yang ada—seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU PDRE). Maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dinilai memiliki cakupan yang masih terbatas. UU PDRE misalnya, hanya melindungi dari […]

Bisa Berkewarganegaraan Ganda di 14 Negara Asia Ini (1)

Mobilitas manusia Asia sangat tinggi diantaranya untuk mencari pekerjaan. Di Asia terdapat 14 negara dimana anda bisa berkewarganegaraan ganda

Fenomena kewarganegaraan ganda semakin mendapat perhatian dalam dua dekade terakhir, terutama di Asia. Bagi sebagian orang, memiliki lebih dari satu paspor bukan hanya simbol status, melainkan juga strategi mobilitas global. Namun, di balik keuntungannya, terdapat pula kerumitan hukum dan politik yang perlu dipahami secara mendalam. Artikel akan membahas 14 negara dimana anda bisa berkewarganegaraan ganda. […]

Follow us on

Jangan ragu untuk menghubungi kami
//
Eddy Setiawan
Peneliti Yayasan IKI
//
Prasetyadji
Peneliti Yayasan IKI
Ada yang bisa kami bantu?