Law No. 12/2006 on citizenship has served as a landmark piece of legislation. It has worked well for the past two decades. This law is
Perpanjangan batas pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi hingga 30 April 2026 menjadi penanda bahwa Coretax belum sepenuhnya siap menjawab kebutuhan
Demokrasi selalu diuji bukan hanya oleh kualitas pemilunya, melainkan oleh cara negara menggunakan kewenangan koersifnya. Dalam kerangka inilah polisi menjadi penting dipercakapkan, sebab polisi adalah
Catatan kecil masalah kebangsaan: Jangan ada lagi orang yang berkata kami masih terdiskriminasi – Wo men hai se pei feng phie. Delapan puluh tahun Indonesia
Pentingnya pendidikan kewarganegaraan pada anak usia dini tidak dapat dilepaskan dari perannya sebagai fondasi pembentukan karakter dan identitas warga negara. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pendidikan
Gamifikasi warga negara mulai menjadi pendekatan baru dalam tata kelola modern. Ketika partisipasi publik kerap dianggap rendah atau formalitas belaka, pendekatan ini menawarkan sesuatu yang
Bali hari ini bukan sekadar destinasi wisata. Ia telah berubah menjadi ruang hidup global, tempat warga negara asing (WNA) datang bukan hanya untuk berlibur,
Polemik pernyataan alumni LPDP Dwi Sasetyaningtyas—yang viral setelah mengungkapkan keinginan agar anaknya memiliki kewarganegaraan asing dengan “paspor kuat”—memicu reaksi publik yang sangat keras. Kritik datang
Perbatasan antarnegara ternyata tidak lagi berada di bandara. Tanpa banyak disadari, keputusan apakah seseorang boleh memasuki sebuah negara kini sering dibuat bahkan sebelum ia
Istilah “paspor kuat” kembali terdengar dalam perbincangan publik akibat kasus Tyas, awardee LPDP. Sehingga netizen kembali mengulik tentang ranking paspor negara-negara. Namun jarang kita bertanya:
Beberapa waktu lalu, media sosial Indonesia diramaikan oleh unggahan seorang WNI penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yakni Dwi Sasetyaningtyas. Ia membagikan momen bahagia
27. Dasar Hukum Pencatatan Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak. Dasar Hukum: Jawab: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-undang 12 Tahun 2006
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
