Buruh bisa dicantumkan sebagai pekerjaan di Kartu Tanda Penduduk. Selama ini mungkin sebagian besar dari kita hanya merasa memiliki pilihan antara pegawai negeri sipil, pegawai
Peringatan Hari Penghapusan Diskriminasi Rasial setiap 21 Maret kembali menegaskan bahwa rasisme belum benar-benar hilang dari wajah dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Sekretaris Jenderalnya, Antonio Guterres,
Bagi sebagian orang, Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) mungkin dianggap sebagai dokumen biasa. Namun bagi anak-anak panti asuhan seperti Dolin, KTP bukan sekadar kartu identitas.
RUU kewarganegaraan kembali menjadi sorotan setelah munculnya kasus passport gate beberapa pemain timnas. Pemerintah melalui Kementerian Hukum yang memang sedang dalam proses penyelesaian rancangan undang-undang
Bagi sebagian orang, KTP mungkin hanya dianggap sebagai kartu identitas biasa. Namun bagi Hartadi dan anak-anak di Panti Asuhan Pintu Elok, Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Lebih dari satu juta orang Rohingya hari ini hidup tanpa kewarganegaraan. Mereka tidak hanya kehilangan paspor, tetapi juga kehilangan akses terhadap hampir seluruh aspek kehidupan
Diskriminasi rasial sering kali tidak hadir dalam bentuk yang kasar dan terang-terangan. Ia justru bekerja secara halus—melalui hukum, kebijakan, dan narasi yang tampak rasional. Sejarah
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Adminduk) bukan hanya soal data dan angka. Di balik jutaan identitas yang tercatat, tersimpan cerita-cerita unik yang mencerminkan kreativitas, budaya,
Penduduk Jakarta disebut mencapai 42 juta jiwa pada 2025. Angka ini bahkan membuat sejumlah media internasional menyebut Jakarta telah melampaui Tokyo sebagai kota terpadat di
Law No. 12/2006 on citizenship has served as a landmark piece of legislation. It has worked well for the past two decades. This law is
Perpanjangan batas pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi hingga 30 April 2026 menjadi penanda bahwa Coretax belum sepenuhnya siap menjawab kebutuhan
Demokrasi selalu diuji bukan hanya oleh kualitas pemilunya, melainkan oleh cara negara menggunakan kewenangan koersifnya. Dalam kerangka inilah polisi menjadi penting dipercakapkan, sebab polisi adalah
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
