Integrasi data kependudukan dan IKD penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan mengakselerasi ekonomi digital dan inklusi keuangan. Oleh karena itu, pemerintah terus tancap gas mendukung ekonomi digital dan inklusi keuangan demi mewujudkan target pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals disingkat SDGs. Salah satu senjata utamanya? Identitas Kependudukan Digital (IKD)!
Pentingnya IKD
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya IKD saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rakornas Dukcapil) 2025. Ia mengapresiasi kerja keras Dukcapil yang sudah sukses mengelola data penduduk Indonesia — bahkan jadi rujukan utama banyak instansi, baik pemerintah maupun swasta.
“IKD itu krusial untuk mempercepat transformasi digital nasional. Kita dorong supaya IKD nyambung ke semua sektor: perbankan, kesehatan, pendidikan, sampai layanan publik,” kata Mendagri Tito penuh optimisme.
Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, menambahkan: jumlah penduduk Indonesia di semester II-2024 sudah tembus 284,9 juta jiwa! Dari total wajib KTP sekitar 207 juta orang, sudah 98,08% yang merekam KTP elektronik. Tantangan ke depan? Data penduduk yang selalu berubah, wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), dan WNI di luar negeri. Maka integrasi data kependudukan dan IKD penting dan urgen, karena memiliki dampak terhadap akselerasi ekonomi digital dan inklusi keuangan
Kalau sukses diintegrasikan, IKD bakal punya efek luar biasa:
1. Mempercepat akses layanan keuangan formal.
2. Mendorong lahirnya produk digital baru.
3. Bikin birokrasi makin efisien — pemerintah dan swasta sama-sama diuntungkan.
4. Jadi modal diplomasi Indonesia di kancah global!
Tapi, jalan ke sana bukan tanpa rintangan. Tantangan utamanya: keamanan siber, literasi digital yang masih timpang, sistem yang belum sepenuhnya interoperable, sampai infrastruktur digital yang belum merata. Tanpa IKD, jutaan orang bisa makin terpinggirkan secara digital — ujungnya, susah dapat akses layanan keuangan dan digital.
Pujo Setio, Sekretaris Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital, menyatakan:
“Percepatan IKD harus nyata, bukan cuma administrasi. Data harus akurat dan real-time supaya bisa dorong ekonomi digital dan inklusi keuangan. IKD juga penting untuk memenuhi standar global, misalnya di sektor imigrasi, perbankan, sampai ekspor-impor.”
IKD punya peran vital sebagai single identity: satu identitas untuk semua keperluan di dunia digital. Mau buka e-wallet, mobile banking, pinjaman online, belanja di e-commerce, registrasi SIM card, sampai akses BPJS dan layanan publik? Semua bisa lebih cepat lewat IKD — plus mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Rakornas Dukcapil 2025 ini jadi momen penting untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Strateginya? Butuh roadmap jelas, regulasi mendukung, kolaborasi lintas sektor, dan edukasi publik supaya masyarakat paham dan siap.
“Kalau semua gotong royong, pelayanan publik makin optimal. Arah kita jelas: Indonesia Emas 2045,” tutup Pujo.
Oleh karena itu, rencana melakukan integrasi data kependudukan dan IKD jelas merupakan langkah strategis untuk mempercepat perkembangan ekonomi digital dan inklusi sektor keungan. Hadir juga dalam acara ini: Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, Deputi BSSN Sulistyo, Direktur Eksekutif DEN Tubagus Nugraha, perwakilan Bappenas Widaryatmo, Stafsus PANRB Pandu Kartika Putra, Analis Kebijakan Kominfo Jusuf Aesculapius, plus jajaran Kepala Dinas Dukcapil se-Indonesia. @esa
Sumber: https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6329/integrasi-data-kependudukan-dan-identitas-kependudukan-digital-ikd-dukung-kebijakan-ekonomi-digital-dan-inklusi-keuangan
