Undang-Undang Kewarganegaraan ketika disahkan pada 2006 silam, seketika diikuti peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan
SOLO: 7-Juli-2022, Sebagai tindak lanjut kerjasama Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) dengan Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Surakarta, dalam pendataan anak-anak yang
Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian baru-baru ini telah mengesahkan peraturan tentang nama. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
Orang Dalam Gangguan Jiwa atau biasa disingkat ODGJ dalam 2 tahun terakhir jumlahnya meningkat di Kabupaten Karanganyar. Hal ini direspon cepat oleh pemerintah kabupaten melalui
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
