Seiring makin dekatnya agenda Pemilihan Umum 2024, mesin-mesin politik mulai digerakkan dan menghangatkan kondisi masyarakat. Jauh sebelum Komisi Pemilihan Umum menentukan masa kampanye, diskursus publik mulai diramaikan dengan isu bakal calon presiden. Memang pertarungan paling sengit akan terjadi di Pilpres, karena Jokowi sebagai incumbent sudah tidak lagi dapat mencalonkan diri.
Saat ini setidaknya sudah ada nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anis Baswedan. Ketiganya adalah nama-nama yang selalu menempati 3 besar di berbagai lembaga survei. Oleh karena itu, para pendukung pun sudah mulai meramaikan perdebatan di berbagai media sosial. Pemilu tentu adalah masa dimana hak memilih dan dipilih dari setiap warganegara direalisasikan. Hak pembeda antara warganegara dan bukan warganegara, pembeda antara penduduk Warga Negara Indonesia dan penduduk Warga Negara Asing.
Suasana kebebasan di alam demokrasi telah dirasakan negeri ini sejak reformasi 1998, yang telah membuka ruang-ruang baru kewarganegaraan. Sebagai hasilnya, di satu sisi ruang itu memberi kebebasan bereskpresi, pembangunan kesetaraan hingga supremasi sipil. Sedangkan di sisi lain. juga membuka pemanfaatan isu primordial, khususnya agama ke dalam arena perebutan kekuasaan. Beberapa kali dalam sejarah Indonesia, persoalan identitas keagamaan dikapitalisasi dalam pertarungan politik praktis. Contoh muktahir adalah Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam, yang bukan mustahil bisa terulang pada Pemilu 2024 mendatang.
Sambutan Sekum IKI
Albertus Pratomo saat membuka Diskusi Awal Tahun IKI menyampaikan pesan penting mengenai isu ini. “Kesetaraan warganegara adalah hal yang dijamin konstitusi, dan ini adalah kunci di tengah masyarakat Indonesia yang demikian beragam dalam hal agama.” Ungkap pria yang menjabat sebagai Sekretaris Umum IKI tersebut. “Jangan seolah-olah kesetaraan kemudian hanya dikaitkan dengan identitas kelompok tertentu, dan mengabaikan yang lain. Hal ini menjadi spirit IKI yang tercermin dalam motonya yaitu: Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan Indonesia.” Ungkapnya.
“Institut Kewarganegaraan Indonesia atau IKI, didirikan oleh anggota Pansus dan Panja DPR RI yang terlibat dalam perancangan dan pengesahan UU Kewarganegaraan, UU Administrasi Kependudukan, dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.” Lanjut Tomi, demikian ia biasa disapa.
Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) adalah sebuah yayasan nirlaba, mengadakan diskusi awal tahun dengan tema yang kontekstual dan relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Kewarganegaraan, Agama, dan Politik Identitas adalah tema yang dipilih, dengan narasumber Prof. Musdah Mulia Ketua ICRP, Khoirul Muqtafa, Ph.D, Peneliti PMB BRIN, dan KH Saifullah Mashum, M.Si, Ketua II IKI. Diskusi yang diselenggarakan di Function Hall Wisma 46, pada Selasa, 31 Januari 2023 ini, dimoderatori oleh Dr. Rofiqul Umam Ahmad. @esa
